Manajemen Risiko Proyek Pendidikan: Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko proyek pada proyek pendidikan publik, dengan fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kategori risiko utama, tantangan kelembagaan, serta kesenjangan antara kerangka teoretis manajemen risiko dan praktik implementasi kebijakan pendidikan berskala nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sistematis terhadap literatur akademik, dokumen kebijakan, standar internasional (PMBOK dan ISO 31000), serta hasil penelitian empiris terkait manajemen risiko proyek, proyek pendidikan, dan tata kelola sektor publik. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi untuk mengklasifikasikan dimensi risiko, tahapan pengelolaan risiko, dan faktor kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG merupakan proyek pendidikan nasional yang sangat kompleks dan menghadapi risiko signifikan pada aspek teknis-kesehatan, operasional, keuangan, reputasi-sosial, serta kebijakan dan regulasi. Ketiadaan identifikasi risiko yang komprehensif, dokumen pemetaan risiko yang baku, koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, serta sistem monitoring berbasis data menyebabkan praktik manajemen risiko cenderung bersifat reaktif. Risiko keamanan pangan dan penurunan kepercayaan publik ditemukan sebagai risiko paling kritis yang berdampak langsung terhadap perlindungan peserta didik dan legitimasi kebijakan pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis terpadu yang mengombinasikan teori manajemen proyek, tata kelola risiko sektor publik, dan perspektif kebijakan pendidikan dalam mengkaji program pemberian makanan sekolah sebagai proyek pendidikan strategis, bukan sekadar program bantuan sosial. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan model konseptual penguatan manajemen risiko proyek pendidikan serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme pencegahan risiko guna menjamin keselamatan peserta didik dan keberlanjutan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional.